SUARAFLOBAMORA.COM – Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak mendukung inisiatif Kepala Daerah lain di Indonesia untuk menggugat Pemerintah dan DPR RI yang menyepakati jadwal pelantikan Kepala Daerah hasil PIlkada 2024 di tanggal 20 Februari 2025. Alasannya, karena pelantikan tersebut merugikannya yakni masa jabatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Malaka banyak terpotong.
Hal itu
disampaikan Simon Nahak menanggapi jadwal pelantikan Kepala Daerah hasil
Pilkada 2024 yang dijadwalkan akan terlaksana pada 20 Februari 2025.
“Saya (SN) dan
sejumlah Kepalah Daerah lainnya di Indonesia dilantik sebagai Bupati dan
Wakil Bupati pada 26 April 2021-26 April 2026. Jika pelantikan Kepala Daerah
hasil Pilkada 2024 di 20 Februari 2025, maka kami dirugikan, masa jabatan kami
banyak terpotong sehingga saya dukung siapa saja kepala daerah yang mau gugat
pemerintah dan DPR terkait ini,” jelasnya.
Menurut Simon
Nahak, karena ia dilantik pada 26 April 2021, maka seharusnya masa jabatannya sebagai
Bupati Malaka berakhir pada 26 April 2026, bukan pada 20 Februari 2025. Jika
pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilaksanakan pada 20 Februari, maka
masa jabatannya akan terpotong satu tahun dua bulan.
“Ada banyak
waktu kami untuk membangun Malaka sesuai visi-misi dan program yang kami janjikan
terpangkas. Ya kami dirugikan, sehingga kalau ada kepala daerah yang mau gugat
pemerintah dan DPR terkait ini ya saya dukung,” tegasnya.
Ia menilai pasal
201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang mengatur
bahwa Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 menjabat hingga tahun 2024. Menurutnya,
pasal ini bertentangan dengan pasal 162 ayat (1) dan (2) yang mengatur Kepala
Daerah menjabat lima tahun.
Walau Mahkamah Konstitusi
(MK) sempat memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 hingga Desember
2024 atau berakhir saat Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 terpilih, ia menilai
tetap merugikan mereka.
“Masa jabatan SN
KT selama 5 thn terhitung sejak 26 April 2021 sd 26 April 2026. Berdasarkan
Putusan MK, SN-KT tetap menjadi Bupati dan Wakil Bupati, menjabat sampai dengan
Pelantikan Kada terpilih. SN-KT mengakhiri masa jabatan bukan karena kemauan
sendiri tapi karena perintah UU,” tegasnya. ***
